Sebelum kita membahas tentang bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI, terlebih dahulu kita akan membahas BPUPKI itu apa. Jadi, BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 29 April 1945 dengan ketua Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
BPUPKI merupakan suatu badan yang dibentuk Jepang sebagai hadiah kemerdekaan untuk Indonesia meski pelaksanaan badan yang beranggotakan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang sebagai pengawas ini tidak berjalan mulus termasuk proses sidangnya. Selengkapnya tentang proses sidang BPUPKI seperti apa bisa Anda simak dalam ulasan di bawah ini!
Bagaimana Proses Sidang Resmi yang Dilaksanakan BPUPKI
Sebelum PPKI terbentuk yang merupakan badan resmi Indonesia untuk kemerdekaan, jauh sebelum itu BPUPKI dibentuk lebih dulu sebagai hadiah kemerdekaan oleh Jepang yang waktu itu masih menjajah Indonesia.
Sidang BPUPKI terbagi ke dalam dua sidang resmi dan di antaranya terdapat sidang tak resmi. Sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan selama 3 hari yang diselenggarakan tepat pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945.
Tujuan sidang pertama BPUPKI waktu itu adalah untuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang pertama ini, beberapa tokoh yang terdiri atas Muhammad Yamin, Soepomo dan Ir. Soekarno mengusulkan tentang usulan dasar negara Indonesia.
Sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 masing – masing tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara dimulai dari Muhammad Yamin, kemudian Soepomo dan terakhir Ir. Soekarno.
Hasil usulan dasar negara tersebut merupakan hasil usulan yang disempurnakan oleh Soekarno dan pada akhirnya usulan dasar negara Ir. Soekarno yang lebih universal tersebut yang terpilih sebagai dasar negara pancasila sampai hari ini.
Sehingga pada tanggal 1 Juni dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang resmi BPUPKI pertama berhasil merumuskan dasar negara Pancasila, kemudian panitia kecil dibentuk. Panitia kecil yang dibentuk tersebut bertujuan dalam mengumpulkan usulan dari anggota yang akan dibahas pada sidang BPUPKI selanjutnya.
Panitia kecil tersebut berisikan 38 orang yang disebut juga sebagai panitia sembilan. Rapat yang dilakukan oleh panitia kecil tersebut dikenal sebagai sidang tak resmi yang terjadi pada masa itu. Tujuan rapat tak resmi dilakukan oleh panitia sembilan adalah untuk mencapai kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang – Undang Dasar) yang diberi nama Mukadimah. Setelah itu Mukadimah dikenal sebagai piagam Jakarta yang rancangannya dibawa ke sidang resmi kedua BPUPKI.
Setelah berhasil merumuskan piagam Jakarta pada sidang tak resmi, sidang resmi BPUKI kedua dilanjutkan. Sidang kedua ini pelaksanaannya lebih lama daripada sidang pertama. Sidang kedua dilaksanakan sejak tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945.
Kurun waktu satu minggu tersebut digunakan dalam membahas rancangan Undang – Undang Dasar 1945. Sementara isi dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan sebelumnya disepakati kemudian dalam sidang kedua BPUPKI tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945 (hari keempat sidang kedua BPUPKI).
Selain membahas tentang rancangan Undang – Undang Dasar 1945 dan menyepakati Piagam Jakarta, juga dibahas mengenai wilayah dan kewarganegaraan Indonesia, serta sistem pemerintahannya seperti apa. Hingga kemudian juga disepakati bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.
Itulah sejarah bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI dan memakan waktu yang tidak sebentar. Akan tetapi sampai sekarang hasilnya dirasakan masyarakat Indonesia dengan kemerdekaan yang sudah didapatkan sejak 17 Agustus 1945.
