Penjelasan Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Serta Mengeluarkan Pikiran

Kita pasti seringkali mendengarkan istilah kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Sebagai negara demokrasi, asas demokrasi di Indonesia memang demikian. Namun maksud atau hakikat dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran sebenarnya yang seperti apa sih?

Di sini kami akan memberikan penjelasannya untuk Anda tentang apa yang dimaksud dengan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan juga mengeluarkan pikiran bagi seluruh rakyat atau warga negara Indonesia!

Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Serta Mengeluarkan Pikiran

Ya, Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara tidak hanya menginformasikan atau menetapkan aturan kewajiban warga negara. Melainkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 juga mengatur dan membahas tentang segala sesuatu yang menjadi hak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran telah diatur dalam pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemudian dalam amandemen Undang – Undang Dasar 1945 kedua 18 Agustus 2000, terdapat beberapa pasal yang telah ditambahkan. Adapun beberapa pasal yang telah ditambahkan tersebut termasuk mengenai persoalan hak asasi manusia yang terdiri atas lima pasal yaitu dicantumkan pada pasal 27 – pasal 31.
Akan tetapi setelah mengalami perubahan serta penambahan melalui amandemen yang kedua, HAM dibahas secara jauh lebih rinci dalam satu bab secara khusus yaitu pada bab XA tepat pada pasal 28 A- J. Isi pasal 28 setelah amandemen UUD 1945 sebagai berikut :

Pasal 28 A, berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B, terdiri atas dua ayat yang berbunyi :

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C memiliki dua ayat yang berbunyi : 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D mengandung empat ayat, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E memiliki tiga ayat, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F berbunyi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G memiliki dua ayat, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H memiliki empat ayat berbunyi :

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I terdiri atas lima ayat yang berbunyi :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J memiliki dua ayat berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Itulah sedikit informasi yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen. Semoga menjadi informasi yang menambah wawasan kita semua.

Baca Juga: Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Awal Kemerdekaan? 

Jaka Darmawan

Jaka Darmawan

sikancil anak nakal suka mencuri mentimun. Ingin tahu hasil kerja Jaka? Yuk kunjungi Portofolio Jaka

Artikel Lainnya