Jayapattra: Prasasti Pelaksanaan Hukum Masa Jawa Kuno

Teman cerita, jika kalian ditanya tentang pelaksanaan hukum di masa Hindu-Buddha, apa yang terbesit di dalam pikiran kalian? Atau mungkin tidak terbayang sama sekali? Padahal, kerajaan pada masa lalu sudah punya sistem administrasi hukum yang stabil dan terstruktur. Gambaran mengenai pelaksanaan hukum pada masa lalu itu dipahatkan dalam prasasti Jayapattra.

Prasasti adalah benda purbakala yang memuat fenomena yang terjadi pada masa lampau dan biasanya ditulis di atas media yang keras, seperti batu, logam, bahkan tulang binatang. Sehingga, prasasti jayapattra, menurut Zoetmulder, berarti catatan kemenangan dalam perkara hukum yang diberikan kepada pihak yang menang. Dalam prasasti Jayapattra, selain kita bisa mengetahui siapa pihak yang kalah dan menang, kita juga bisa mengetahui bagaimana proses pengadilan serta para pejabat hukum yang ada pada masa itu.

Jayapattra dan Para Pejabat Peradilan 

Kita tahu bahwa kerajaan pada masa Hindu-Buddha sudah memiliki struktur birokrasi yang stabil dan teratur. Salah satunya administrasi kehakiman. Keterangan mengenai pejabat kehakiman ini didapatkan dari prasasti. Jadi, selain berisi tentang keputusan pengadilan, prasasti ini pun menyebutkan pejabat hakim yang memutuskan perkara pada masa itu.

Menurut Boechari dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti, kebanyakan prasasti yang memuat tentang pejabat kehakiman berasal dari masa Singhasari dan Majapahit. Dalam deretan pejabat kerajaan yang ada, ada pejabat bernama ‘hakim yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar di dalam persengketaan’ atau ‘pemimpin keagamaan yang dapat memutuskan persengketaan antara pihak yang benar dan yang tidak benar atau ‘juru bicara keagamaan/hukum yang dapat memutus persengketaan’.

Kelompok tersebut terdiri dari dua orang pemimpin keagamaan atau ketua pengadilan dari golongan agama Siwa dan Buddha dan beberapa pejabat kehakiman. Jumlah pejabatnya belum pasti, namun paling banyak sekitar sembilan macam jabatan. Sedangkan, dalam naskah Nagarakrtagama hanya menuliskan tujuh.

Syarat Menjadi Hakim

Entah dulu atau sekarang, syarat menjadi hakim pastinya sangat sulit. Jika syarat hakim di Indonesia saat ini salah dua atau tiganya merupakan sarjana hukum, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, pada masa lalu syaratnya sedikit lebih berat.

Mereka yang ingin menjadi hakim ‘harus’ seorang pendeta yang pengetahuan tentang tentang semua kitab-kitab hukum maupun agamanya sempurna, mampu menghadapi kesulitan dalam mencari jalan tengah atau kesesuaian antara pasal-pasal hukum 18 jenis pelanggaran dan hukum adat serta petuah dari para orang tua, dan kebiasaan hakim zaman dulu.

Dalam menghadapi perkara mungkin saja dia akan mengalami kebingungan, tapi hal ini tidak diperbolehkan bagi para hakim. Mereka harus bersikap tegas dan mengambil keputusan yang adil untuk masyarakat.

Jayapattra dan Proses Peradilan

proses-perdilan
Hanya ilustrasi (sumber:KITLV)

Sebenarnya proses peradilan pada masa kini dan dulu tidak jauh berbeda. Ada pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat, pejabat-pejabat pengadilan seperti jaksa dan hakim, dan saksi-saksi. Bedanya, pada masa lalu tidak ada pembedaan antara jaksa dan hakim. Hakim pun akan bertugas untuk menanyakan kesaksian dan tentu saja memutuskan perkara.

Pertanyaan yang muncul sekarang adalah bagaimana caranya agar perkara bisa diusut di pengadilan?

Jika ada yang merasa dirugikan oleh pihak lain, mereka bisa mengadukan masalahnya ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan perkara berdasarkan jenisnya. Jika perkara tentang utang-piutang atau status kewarganegaraan maka bisa diselesaikan di tingkat daerah. Jika berkaitan dengan sengketa tanah seperti tanah perdikan untuk bangunan suci, dan masalah pajak bisa diselesaikan di tingkat pusat. Terkadang, raja pun akan turun tangan dalam memutus perkaranya.

Pemutusan perkara yang tidak diatur dalam undang-undang akan bergantung pada kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak memihak kepada kedua belah pihak. Beberapa kasus ini juga akan diperkuat dengan bukti tertulis.

Hasil dari keputusan pengadilan dapat berbunyi mengabulkan atau menolak tuntutan penggugat. Sehingga akan ada pihak yang kalah dan yang menang. Pihak yang kalah biasanya akan membayar denda atau ganti rugi kepada pihak yang menang, dan pihak yang menang akan diberikan surat jayapattra. Surat ini berisi seluruh keterangan mengenai perkara dari awal sengketa hingga hasil keputusan.

‘Surat keputusan’ ini merupakan akta resmi yang kekuatannya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Surat ini bisa menjadi bukti, agar di kemudian hari para keturunan dari pihak tergugat dan penggugat tidak akan mempermasalahkan sengketa itu lagi.

Prasasti Jayapattra: Dari Utang piutang hingga sengketa status kewarganegaraan

Dari banyaknya prasasti yang ada di Indonesia, ada dua prasasti yang memuat tentang jayapattra. Pertama, prasasti Guntur yang berangka tahun 829 Saka (907 M) mengenai utang-piutang. Kedua, prasasti Wurudu Kidul dari 844 Saka (922 M) yang bercerita tentang masalah kewarganegaraan Saṅ Dhanadi yang dikira orang kilalan.

1.Prasasti Guntur

Prasasti Guntur berasal dari masa Mataram Kuno yang bercerita tentang sengketa utang-piutang antara Pu Tabwəl, penduduk desa Guntur dengan Saṅ Dharma, penduduk desa Wurakuṅ.

Saṅ Dharma menagih utang kepada Pu Tabwəl, sedangkan yang berutang adalah Si Campa, istri Pu Tabwəl yang sudah meninggal sekaligus adik dari Saṅ Dharma. Ternyata Si Campa berutang kepada kakaknya tanpa memberitahu Pu Tabwəl sehingga dia menolak untuk membayar utang.

Keputusan peradilan memenangkan Pu Tabwəl karena beberapa alasan. Berdasarkan hukum yang berlaku, jika istri berutang tanpa diketahui suami maka pembayarannya tidak dibebankan kepada suami. Apalagi jika mereka berdua tidak memiliki anak. Keputusan ini diambil dengan disaksikan dari perwakilan desa Pinapan dan tiga desa sekitarnya.

Pengadilan memberika Pu Tabwəl surat jayapattra agar perkara ini tidak akan diungkit kembali oleh keturunan kedua belah pihak sampai akhir zaman.

2.Prasasti Wurudu Kidul

Berbeda dengan prasasti Guntur yang bicara soal utang yang dibawa sampai mati, kali ini kita akan bicara tentang status kewarganegaraan. Dari dulu ternyata sudah ada kesalahan dalam identifikasi status kewarganegaraan seseorang.

Dalam prasasti Wurudu Kidul, kita bisa mengetahui tentang kekesalan Saṅ Dhanadi, penduduk dari desa Wurudu Kidul yang dikira anak kilalan atau keturunan orang asing. Karena ia merasa bukan anak kilalan maka ia melapor kepada Saṅ Pamgat i Padan. Dipanggillah keluarga Saṅ Dhanadi, serta orang-orang yang tidak memihak untuk membuktikan bahwa ia memang bukan warga kilalan. Setelah ia terbukti merupakan penduduk asli, pengadilan pun memberikan surat jayapattra.

Perkara ternyata belum selesai, enam belas hari kemudian ia harus mengadu ke pengadilan lagi. Ia dikira orang kilalan dan harus membayar pajak kikeran. Akhirnya, ia diberikan surat jayapattra yang kedua kali dengan disaksikan para pejabat dari beberapa desa. Karena merasa ini penting, ada pendeta dari desa Grih yang memahatkan kedua keputusan itu di atas lempeng tembaga. Lempeng tembaga tersebut kita kenal sebagai prasasti Wurudu Kidul.

Teman cerita, itulah cerita tentang pelaksanaan hukum masa Jawa Kuno berdasarkan prasasti jayapattra. Sunguh panjang namun menarik, ya. Hahaha. 

Baca juga:Tokoh Tokoh Peneliti Prasasti Kuno Indonesia

Referensi

  1. Boechari. (2012). Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti. Jakarta: KPG. hlm:237-248
  2. Nurbaity, Siti. (1987). Proses pengadilan pada masyarakat Jawa Kuno Jaman Mataram abad. IX-X Masehi berdasarkan prasasti Jayapatra. Skripsi. Fakultas Sastra Universitas Indonesia
Asri Hayati Nufus

Asri Hayati Nufus

lazy like a sloth

Artikel Lainnya