Cerita Lama

Sejarah Lampung: Kota Lada dan Pelabuhan

Halo, Teman Cerita! Setiap tanggal 18 Maret selalu dikaitkan dengan sejarah Lampung. Lampung merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatra dan terletak di bagian paling ujung selatan pulau. Lampung menjadi pintu masuk Sumatra karena dari Pelabuhan Bakauheni-lah, orang-orang dari Pulau Jawa masuk ke Sumatra.

Sejarah Lampung sejatinya telah ada jauh sebelum dikuasai Kesultanan Banten. Peradaban di Lampung telah ada sejak masa prasejarah. Kemudian mulai naik panggung dan mulai terkenal luas pada zaman Kedatuan Sriwijaya yang berkuasa sekitar di abad ke-7 sampai 10 Masehi.

Penemuan Prasasti Palas Pasemah menjadi penanda absolut bahwa kekuasaan Sriwijaya sudah mencapai Lampung bagian Selatan. Prasasti ini juga merupakan penanda bahwa Lampung adalah salah satu daerah penting bagi kerajaan. Lampung semakin berjaya ketika mulai abad ke-13 ketika perdagangan rempah mulai menggeliat di tanah Lampung itu sendiri.

Sejarah Lampung dalam Pusaran Perebutan Tanah Lada

Sejak zaman dahulu, Lampung dan lada merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Daerah ini terkenal di Nusantara karena hasil perkebunan lada yang berkualitas tinggi. Catatan sejarah mengenai lada di Lampung banyak diketahui ketika Kesultanan Banten memulai ekspansi daerah kekuasaanya ke Barat Nusantara pada Abad ke-16 Masehi.

Sejak abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi, Kesultanan Banten memegang mayoritas kendali akan daerah Lampung dan praktik monopoli ekonomi perihal perkebunan lada. Beberapa daerah yang tercatat aktif sebagai penyuplai lada adalah Tulang Bawang, Sekampung, Semangka, dan Seputih. Daerah ini sebagian besar berada di sisi timur dan barat dari Lampung.

Dalam sejarah tercatat bahwa eksploitasi akan komoditas ini seakan menjadi salah satu tonggak penyokong perekonomian terbesar bagi Kesultanan Banten. Dampak bagi Lampung adalah daerah, seperti di Pantai Timur Lampung, berkembang menjadi pelabuhan dan bandar yang sangat sibuk. Banyak kapal dagang berlabuh untuk melakukan perdagangan lada yang kemudian dibawa ke negara asalnya.

Pada perkembangan selanjutnya, daerah Teluk Betung yang berada di Selatan Lampung dan Selatan dari Pulau Sumatra menjadi tempat penimbun lada. Hal ini membuat daerah menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan baru untuk seluruh daerah di Lampung.

Kedatangan VOC ke Nusantara menambah babak baru dalam sejarah Indonesia dan juga Lampung. Ketika VOC melihat lada yang melimpah di Lampung, timbul keinginan untuk menguasainya. Namun, keberadaan Kesultanan Banten di tanah Lada tersebut menjadi satu hambatan yang perlu disingkirkan oleh VOC.

Pada Abad ke-17 Masehi, VOC memulai strateginya untuk mendapatkan daerah Lampung. Mereka menggunakan segala siasat untuk melepaskan Lampung dari cengkeraman Banten yang pada saat waktu itu mulai melemah kekuasaannya akibat konflik internal di dalam kesultanan.

Perjanjian antara Sultan Haji dengan VOC merupakan awal mula jatuhnya Lampung ke tangan kompeni. Salah satu butir perjanjiannya adalah Banten akan melepaskan Lampung dan memberikannya kepada VOC sebagai imbalan atas bantuan VOC dalam menghadapi Sultan Ageng Tirtayasa.

Sejak perjanjian itulah, lambat laun Persatuan Perusahaan Dagang Belanda ini mampu membuat hegemoni dan menjadi penguasa atas tanah yang kaya akan lada.

Tanjungkarang-Telukbetung dan Pentingnya Lampung bagi Hinda Belanda

Kekuasaan Hindia Belanda terhadap Lampung secara de facto dimulai saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa, Herman Willem Daendels, memproklamirkan Lampung sebagai bagian dari wilayah kompeni pada 1808. Meskipun begitu, kekuasaan sepenuhnya terhadap Lampung baru terjadi di tahun 1856. Banyaknya pemberontakan dari masyarakat Lampung membuat Pemerintah Hindia Belanda butuh waktu 48 tahun untuk menstabilkan daerah baru tersebut.

Di bawah kekuasaan Hindia Belanda, sedikit demi sedikit Lampung menjelma menjadi daerah yang cukup penting. Selain menjadi basis perkebunan lada dan hasil bumi lainnya, Lampung menjadi daerah yang cukup strategis bagi kekuasaan Hindia Belanda. Lampung merupakan pintu masuk Sumatra dari pulau Jawa, yang memegang peran vital bagi kelangsungan Hindia Belanda di Sumatra.

Stasiun KA Panjang circa 1940
sumber: KITLV

Karena vitalnya peran Lampung, pembangunan banyak dilakukan. Pembangunan dimulai dari Pelabuhan Panjang di Tanjungkarang-Telukbetung, Stasiun KA beserta jalur Panjang-Tanjungkarang-Kotabumi-Muara Enim-Palembang, rumah sakit, dan pusat militer. Semua dibangun untuk mendukung roda distribusi barang dan ekonomi Sumatra bagian Selatan dengan Pulau Jawa.

Tidak hanya dari segi infrastruktur, pembangunan berbasis manusia juga tak luput dijalankan Pemerintah Hindia Belanda. Program transmigrasi pada tahun 1905 memusatkan sebagian perpindahan masyarakat dari Jawa ke Lampung dengan tujuan untuk menjadi tenaga buruh perkebunan. Tujuan lainnya untuk mengurangi kepadatan populasi di Jawa dan menambah populasi di Lampung agar lebih ramai dan maju.

Pemukiman Transmigran di Metro circa 1940
sumber: KITLV

Kejayaan Lampung di bawah naungan Hindia Belanda semakin terlihat atas semakin vitalnya peran Kota Tanjungkarang-Telukbetung sebagai kota sentra dagang dan pelabuhan di Sumatra.

Dibawah Bayang-Bayang Sumatra Selatan

Sejak kemerdekaan RI tahun 1945, Lampung belum terbentuk sebagai satu provinsi yang berdaulat. Pada tahun 1945, daerah ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatra dengan Sub Provinsi Sumatra Selatan. Subprovinsi Sumatra Selatan sendiri terbagi atas empat karesidenan, yakni Karesidenan Palembang, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Bangka Belitung, dan Karesidenan Lampung.

Subprovinsi Sumatra Selatan berubah nama menjadi Provinsi Sumatra Selatan pada tahun 1950 melalui Perpu No. 3 Tahun 1950. Imbasnya, sistem karesidenan dihapus dan menjadi wilayah Kabupaten dan Kota Besar-Kecil. Wilayah Daerah Tk. I Sumatra Selatan yang begitu besarnya dan pengaturannya hanya mengacu pada kebijakan dari Palembang sebagai ibu kota. Hal ini membuat Lampung menjadi wilayah yang kurang berkembang.

Sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan antara ibu kota provinsi dengan wilayah sekitarnya, pemerintah kembali menerbitkan peraturan baru. Pada UU No. 28 tahun 1959 mengenai Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan mengesahkan adanya sistem Kotapraja dan Daerah Tingkat II sebagai bentuk respon dari ketimpangan ini. Keuntungan dari adanya sistem baru yang mulai menganut sistem desentralisasi kekuasaan, memberikan kuasa bagi Daerah Tingkat II dan Kotapraja untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga dalam wilayah kekuasaannya.

Ada empat wilayah yang kemudian mendapatkan status baru, yaitu DT II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung. Status kotapraja yang didapatkan ini setara dengan status Kotapraja Palembang. Pembedanya adalah Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatra Selatan.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah memberikan status tersebut kepada Tanjungkarang-Telukbetung. Pertama, daerah tersebut merupakan pelabuhan dan kota dagang yang cukup penting bagi hubungan logistik Sumatra-Jawa. Kedua, pembukaan lahan untuk pemukiman di luar kota akibat program transmigrasi merupakan katalisator bagi pemajuan kota di masa depan. Mengingat Lampung adalah daerah yang kaya akan hasil kebun dan semua perkebunan dari seluruh Lampung didistribusikan melalui Kota Tanjungkarang-Telukbetung. Sehingga membuat kota ini mampu bersaing dengan Kotapraja Palembang.

Setelah melalui proses perundingan panjang antarpemuda Lampung yang menginginkan Lampung menjadi maju lebih pesat apabila berdiri sendiri, akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1964, Pemerintah RI melalui UU No. 14 Tahun 1964 yang dikeluarkan pada 18 Maret 1964 mengesahkan Lampung berpisah dari Provinsi Sumatra Selatan dan berdiri sendiri menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Tanggal 18 Maret inilah yang kemudian dijadikan sebagai penanda kelahiran Provinsi yang memiliki semboyan “Sai Bumi Ruwa Jurai.”

Begitulah sedikit cerita sejarah Lampung mulai dari sebuah daerah kebun lada hingga menjadi kota dagang dan berdiri menjadi Provinsi yang berdaulat. Skalacerita mengucapkan Dirgahayu Provinsi Lampung yang ke-57. Semoga semakin berjaya!

Referensi:

  1. Ekawandari, Yustina Sri. (1999). Pembentukan Provinsi Lampung Tahun 1964: Studi Tentang Peranan Partai Politik di Lampung. Tesis. Depok: Universitas Indonesia
  2. Imadudin, Iim. (2016). Perdagangan Lada di Lampung dalam Tiga Masa (1653-1930). Patanjala, Vol. 8(3), hal. 349-364
  3. Samsudin. (1995). Demobilisasi Pejuang Pasca Revolusi: Studi Awal Tentang Transmigrasi Bekas Pejuang Program BRN di Karesidenan Lampung 1951-1956. Skripsi. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia
Alexander Arifa

Hanya seorang penulis suka-suka yang juga suka cerita. Ketertarikan dan minat dalam ranah arkeologi dan sejarah masa kolonial.

Gimana nih komentarnya?

Artikel Terbaru

Kota Taman: Sejarah Kota Ramah Lingkungan di Indonesia

Permasalahan perkotaan belakangan ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Kota-kota besar, hingga kota kecil sekalipun sama-sama menghadapi persoalan rumit akibat… Baca Selengkapnya

2 hari Lalu

Taman Mini Indonesia Indah sebagai Taman dan Museum Budaya Indonesia

Halo teman cerita! kalian tau ga sih Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa di singkat TMII merupakan sebuah taman… Baca Selengkapnya

4 hari Lalu