Cerita Lama

Sejarah Uang Kertas di Indonesia: Dari Gulden sampai Rupiah

Halo, teman cerita! Setelah mengulas perkembangan mata uang berbahan dasar logam yang berlangsung sejak era Mataram Kuno, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah uang kertas di Indonesia.

Sejarah uang kertas di Indonesia dipengaruhi dengan munculnya uang di dataran Asia. Uang kertas pertama kali berkembang di Tiongkok, yaitu pada masa Dinasti Tang sekitar abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, pedagang-pedagang di Tiongkok berusaha menghindari penggunaan koin tembaga dalam jumlah besar untuk bertransaksi sehingga mereka saling mengeluarkan tanda bukti kepemilikan yang perlahan berkembang menjadi alat tukar yang disebut jiaozi. Uang kertas sendiri baru masuk ke Eropa pada abad ke-15 masehi, tepatnya di Swedia. Bagaimana dengan Indonesia? Yuk kita cari tahu kisahnya.

Sejarah Uang Kertas di Indonesia: Habis VOC Terbitlah Hindia Belanda

Berakhirnya Perang Napoleon di Eropa memberikan akses bagi Belanda untuk mendapatkan kembali koloni mereka dari Inggris melalui perjanjian Anglo-Dutch tahun 1814. Pada masa transisi tersebut, penggunaan koin-koin duit peninggalan VOC masih lazim digunakan sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Pada tahun 1828, Raja William I dari Belanda menginisiasi dan mengizinkan pendirian De Javasche Bank sebagai institusi khusus yang berwenang menerbitkan dan mengedarkan uang kertas di Hindia Belanda.

De Javasche Bank menerbitkan pecahan 25 hingga 1000 gulden selama periode 1828 hingga 1860 dengan kantor yang berlokasi di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Selain menggunakan cadangan emas dan perak sebagai jaminan dari nilai uang kertas yang beredar, De Javasche Bank juga mengizinkan penggunaan logam tembaga sebagai jaminan akibat tingginya permintaan duit selama Periode Tanam Paksa yang berlaku saat itu.

Baca juga: Sejarah teh di Indonesia, salah satu komoditi andalah semasa Tanam Paksa.

Suntikan modal dan perpanjangan izin yang diberikan oleh Raja Belanda memberikan angin segar terhadap perkembangan De Javasche Bank pada periode 1860 hingga 1881. Memasuki Periode Liberal di Hindia Belanda, De Javasche Bank telah melebarkan sayapnya hingga ke luar Jawa seperti Padang dan Makassar serta beberapa kota besar lainnya di Pulau Jawa seperti Cirebon, Surakarta, Pasuruan, dan Yogyakarta.

Total modal bank yang terkumpul saat itu hingga tahun 1881 adalah sebesar enam juta gulden. Selain itu, De Javasche Bank juga mendapat izin untuk mencetak pecahan uang gulden dengan nominal yang lebih kecil seperti 5 dan 10 gulden serta beberapa nominal besar lainnya seperti 200 dan 300 gulden.

Hak perizinan atau oktroi yang diberikan oleh Raja Belanda berakhir pada tahun 1922 dengan dikeluarkannya Undang-Undang De Javasche Bank. Undang-Undang tersebut tetap memberikan kewenangan kepada De Javasche Bank untuk menerbitkan dan mengedarkan uang kertas di Hindia Belanda.

Pada periode ini hingga menjelang invasi Jepang pada tahun 1942, penerbitan uang kertas seri baru dilakukan secara legal dan resmi oleh Bank dengan bentuk yang lebih modern. Gambar berbentuk Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen lazim ditemukan pada uang kertas seri baru tersebut dengan latar belakang karakter pewayangan Jawa. Nominal yang beredar juga bervariasi, yakni antara 5 gulden hingga 1000 gulden. Namun, akibat Depresi Besar (1929 – 1939) yang melanda dunia pada periode itu, nominal yang besar jarang diedarkan oleh De Javasche Bank.

25 Gulden (Seri Lama)
50 Gulden (Seri Lama)
100 Gulden (Seri Baru)
200 Gulden (Seri Baru)

Baca juga: Investasi zaman kolonial yang meraup keuntungan hingga setara dengan triliunan rupiah!

Selamat Datang Jepang, Selamat Datang Rupiah

Tanggal 8 Maret 1942 menjadi akhir dari berkuasanya pemerintah Hindia Belanda atas wilayah Indonesia. Perjanjian Kalijati menandai penyerahan kekuasaan Kerajaan Belanda kepada Kekaisaran Jepang yang berlangsung hingga tahun 1945.

Selama pendudukan Jepang, Gunseikanbu atau Pemerintah Militer Jepang melarang penggunaan mata uang selain Gulden Hindia Belanda dan Rupiah. Meskipun memakai gulden, Pemerintah Jepang tetap menarik uang gulden yang telah beredar dan menggantinya dengan uang gulden terbitan Jepang, tapi tetap menggunakan Bahasa Belanda.

Uang Gulden terbitan Jepang dipakai dari tahun 1942 sampai 1944 dan terbit di Batavia. Uang Gulden tersebut terbagi menjadi dua jenis yakni gulden dan sen dengan nominal mulai dari setengah hingga lima untuk gulden dan satu hingga lima untuk sen.

Di dalam uang gulden, umum ditemukan kata De Japansche Regeering Betaalt Aan Toonder. Sementara itu, untuk pecahan sen yang lebih kecil dipersingkat menjadi De Japansche Regeering. Dalam Bahasa Indonesia, keduanya dapat diartikan sebagai “Pemerintah Jepang membayar kepada pemiliknya”. Sayangnya, pada tahun 1944, sirkulasi uang Gulden Jepang menjadi tidak terkendali dengan total mencapai hampir dua miliar gulden sehingga menyebabkan hiperinflasi.

Pada akhirnya, mata uang gulden tersebut berganti nama menjadi Roepiah pada tahun 1944 dan digunakan secara luas meskipun nilainya sangat terdepresiasi. Mata uang Roepiah pertama kali dikeluarkan pada bulan September 1944 dengan tanda Dai Nippon Teikoku Seihu atau Pemerintah Administrasi Jepang serta diterbitkan di Pulau Jawa.

10 Sen Gulden Jepang
10 Gulden Jepang
10 Roepiah Jepang
5 Roepiah Jepang

Kemerdekaan, Perjuangan, dan Uang Kertas Modern

Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, secara efektif mengakhiri Perang Pasifik yang telah berkecamuk selama kurang lebih 4 tahun. Belanda dibantu oleh sekutu memanfaatkan keadaan tersebut untuk kembali menguasai Hindia Belanda dengan mengambil alih kembali aset bank-bank yang telah dikuasai oleh Jepang.

Di bawah Nederlandsch-Indische Civiele Administratie (NICA), Belanda menerbitkan uang Gulden NICA dalam rangka menarik simpati rakyat Indonesia saat itu di tengah hiperinflasi Roepiah yang terjadi. Inisiatif Belanda tersebut menemui penolakan dari kaum nasionalis di Jawa dan Sumatera yang mencemooh Gulden NICA sebagai uang darah. Sebagai balasan, pemerintah Indonesia dan Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat bahwa Roepiah Jepang masih merupakan mata uang dan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan melarang penggunaan uang Gulden NICA pada Oktober 1945.

10 Gulden NICA (Uang Darah)

Pada tahun 1946, Indonesia menjadikan De Javasche Bank di Yogyakarta sebagai bank sentral utama dengan nama Bank Negara Indonesia dan mulai menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Kekacauan yang terjadi akibat Agresi Militer Belanda membuat ORI sulit untuk diedarkan di daerah kekuasaan Indonesia.

Daerah yang dikuasai oleh Belanda melalui Perjanjian Renville tetap menggunakan Gulden NICA. Meskipun diedarkan secara diam-diam, ORI nyatanya ampuh dalam meraih simpati masyarakat sehingga membangkitkan semangat patriotisme. Pada 1947, dalam rangka mengatasi kelangkaan alat pembayaran di daerah kekuasaan Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan mata uang mereka sendiri yang dikenal sebagai ORIDA. ORIDA kemudian diterbitkan oleh beberapa daerah seperti Sumatera, Banten, Tapanuli, dan Aceh.

ORI 100 Rupiah
ORI 5 Rupiah
ORIDA Sumatera
ORIDA Lampung

Kemenangan Belanda dan perlawanan sengit Indonesia dalam Agresi Militer berhasil memunculkan simpati dunia internasional untuk menekan Belanda melakukan perundingan.

Konferensi Meja Bundar (KMB) memberikan mandat kepada De Javasche Bank sebagai bank sentral di Indonesia yang secara otomatis mencabut penggunaan ORI dan ORIDA serta menggantinya dengan mata uang Republik Indonesia Serikat (RIS). Gulden NICA dan Uang RIS kemudian beredar secara beriringan dengan Uang RIS yang hanya diterbitkan dengan nominal 5 dan 10 Roepiah.

Memburuknya situasi perekonomian Indonesia saat itu memaksa Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan moneter yang disebut Gunting Sjafruffin. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong Uang RIS 5 Roepiah menjadi dua bagian. Sisi kiri tetap berlaku sebagai alat tukar yang sah dengan devaluasi nilai sebesar 2.50 Roepiah, sementara sisi kanan dapat ditukarkan dengan Surat Utang Negara. Uang RIS resmi berakhir di Indonesia pada 17 Agustus 1950.

10 Rupiah RIS
5 Rupiah RIS

Nasionalisme Indonesia yang semakin meningkat sejak runtuhnya Republik Indonesia berhasil mendorong nasionalisasi De Javasche Bank yang kemudian dikenal sebagai Bank Indonesia. Nasionalisasi tersebut berdampak pada berakhirnya penggunaan mata uang Gulden secara resmi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1953, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mengedarkan uang kertas lima rupiah ke atas. Sementara itu, pemerintah mengeluarkan uang kertas dan uang logam di bawah lima rupiah. Namun, pada tahun 1968, Bank Indonesia didaulat sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan uang kertas dan uang logam dengan semua pecahan.

1 Rupiah Pemerintah Indonesia
5 Rupiah Bank Indonesia

Setelah periode tersebut, selama pemerintahan Orde Lama, Rupiah beberapa kali melakukan denominasi yakni mulai dari 100 Rupiah pada tahun 1959 hingga mencapai 10.000 Rupiah pada tahun 1964. Serangkaian devaluasi kemudian dilakukan dan berhasil mengembalikan Rupiah kembali ke dalam nominal pecahan 1.000.

1.000 Rupiah (1975)
5.000 Rupiah (1992)
100.000 Rupiah (1999)

Di masa Orde Baru, denominasi Rupiah paling tinggi yang pernah tercatat adalah sebesar 20.000 di tahun 1992. Krisis finansial Asia pada tahun 1997 dan jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998 secara tidak langsung berhasil memperkenalkan pecahan nominal 50.000 dan 100.000 yang masih bertahan hingga saat ini sebagai satuan Rupiah terbesar.

Teman cerita, itulah sejarah uang kertas di Indonesia yang menjadi bagian dari alur sejarah uang di bumi Nusantara. Mulai dari koin kuno Dinasti Syailendra hingga uang kertas modern Republik Indonesia. Sampai jumpa di cerita berikutnya!

Baca juga: Sejarah Uang Koin di Indonesia, Dari Emas Syailendra Hingga Perak Eropa.

Deni Setiawan

Part-time HI(S)tory writer | Full-time past, present, and future enthusiast

Gimana nih komentarnya?

Artikel Terbaru

Kota Taman: Sejarah Kota Ramah Lingkungan di Indonesia

Permasalahan perkotaan belakangan ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Kota-kota besar, hingga kota kecil sekalipun sama-sama menghadapi persoalan rumit akibat… Baca Selengkapnya

2 hari Lalu

Taman Mini Indonesia Indah sebagai Taman dan Museum Budaya Indonesia

Halo teman cerita! kalian tau ga sih Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa di singkat TMII merupakan sebuah taman… Baca Selengkapnya

4 hari Lalu