You are currently viewing Sistem Noken di Papua: Antara Adat dan Asas Pemilu

Sistem Noken di Papua: Antara Adat dan Asas Pemilu

Noken terkenal sebagai kerajinan tangan berbentuk kantong dari masyarakat Papua. Namun, tahukah kalian bahwa noken juga menjadi sebuah sistem dan sarana bagi masyarakat Papua menyalurkan hak politiknya dalam pemilu? Simak artikel ini selengkapnya!

Mekanisme Sistem Noken dalam Pemilu

Sebagian masyarakat adat Papua masih memegang teguh hukum-hukum adat, salah satunya tercermin dari cara mereka mengikuti pemilu. Meski Indonesia terkenal sebagai negara demokrasi dengan sistem pemilu langsung, masyarakat adat Papua di beberapa wilayah justru punya cara yang berbeda.

Mereka menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu dengan sistem noken, berasal dari nama sebuah kantong kerajinan tangan berbahan serat kayu khas Papua yang memiliki fungsi pengganti kotak suara dalam pemilu. Secara teknis, ada dua model penggunaan sistem noken dalam pemilu, yakni model big man dan noken gantung.

Pada model big man, pemilu berlangsung dengan cara musyawarah. Seluruh masyarakat dalam sebuah kelompok adat menggantungkan hak pilihnya pada keputusan ketua adat. Dengan kata lain, seluruh suara perorangan dari sebuah kelompok adat akan jatuh pada calon terpilih dari hasil musyawarah.

Sementara pada model noken gantung, teknisnya sedikit mirip dengan cara pemilihan pada umumnya. Setiap orang akan memasukkan kertas suara pada noken yang tergantung. Bedanya, tidak ada bilik untuk mencoblos serta setiap noken yang tergantung bukanlah tempat suara akumulatif, melainkan satu noken untuk satu calon.

Memandang aspek filosofis, sistem noken ini tidak dapat kita pisahkan dari keteguhan suatu masyarakat pada nilai-nilai adat. Bagi mereka, menjunjung tradisi leluhur adalah sebuah hal yang mampu mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan dari kelompoknya.

Pertentangan dengan Asas “Luber Jurdil” dalam Pemilu

Meski noken dalam pemilu adalah tradisi yang sudah mengakar, penting juga untuk meninjau sistem ini dari segi prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Melihat mekanismenya, tentu banyak yang mengaitkan sistem noken dengan asas luber-jurdil (langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam pemilu.

Di kalangan para ahli, semua sepakat bahwa sistem tersebut bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 terkait asas luber-jurdil dalam pemilu. Misalnya model big man, teknis pemungutan suara melanggar asas bebas, rahasia, dan langsung karena hak pilih perorangan bergantung pada keputusan ketua adat.

Begitu juga dengan model noken gantung, model ini mengabaikan asas rahasia dalam pemilu. Noken yang tergantung mewakili satu calon, dengan kata lain setiap orang bisa saling mengetahui pilihan orang lain jatuh pada calon yang mana ketika memasukkan kertas suara ke dalam noken.

Menurut Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, sistem noken dalam pemilu bertentangan dengan konsep pemilu.

“Sistem noken tidak mengistimewakan masyarakat Papua, tapi justru meminggirkan mereka dari seluruh warga yang seharusnya bisa menggunakan hak pilihnya langsung,” ujar Feri dikutip dari Antara, Selasa, 6 Agustus 2019.

Lalu, mengapa penggunaan sistem ini masih ada dalam pemilu di Indonesia?

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Sistem Noken Legal

Di tengah pro dan kontra, pemilu dengan sistem noken tetaplah legal jika mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2009. Di dalam Keputusan Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009, MK menilai bahwa sistem noken adalah cara yang sah untuk menyalurkan hak pilih dalam pemilu.

Menurut MK, noken adalah kebudayaan khas Papua yang memiliki nilai luhur dan sakral bagi masyarakatnya. Pendapat ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Baca Juga: Wilayah Indonesia dalam Sidang BPUPKI

Selain itu, status Papua yang masuk ke dalam kategori daerah istimewa juga memperkuat keabsahan sistem noken dalam pemilu. Hal tersebut tertuang dalam pasal 18 ayat (1), yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur di dalam undang-undang”

Meskipun MK telah menegaskan legalitas sistem noken, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tetap berupaya mengurangi penggunaan sistem noken di Papua. Hal ini demi mewujudkan sistem pemilu langsung yang berlaku di Indonesia.

Sebagai catatan, upaya pengurangan sistem noken ini tentu harus mendapat pengawasan agar menggunakan pendekatan yang persuasif, bukan paksaan. Pada pemilu 2019, ada 12 kabupaten di pegunungan Papua yang masih menerapkan sistem noken. Sementara untuk pemilu 2024 mendatang, belum ada keterangan resmi dari KPU.

Tinggalkan Balasan