Wilayah Indonesia dalam Sidang BPUPKI

Dalam sidang BPUPKI, hampir seluruh imajinasi tentang wilayah Indonesia sebagai suatu negara terucap. Mulai dari sejarah migrasi Austronesia ribuan tahun lalu, kitab Negarakertagama di masa Majapahit, hingga konstelasi politik dunia menjelang kemerdekaan Indonesia.

Imajinasi tentang kebangsaan Indonesia yang begitu banyak inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perdebatan di antara para tokoh dalam penentuan wilayah Indonesia. Paling tidak, ada 3 usulan batas wilayah Indonesia yang tercetus selama sidang BPUPKI berlangsung.

Baca Juga: Bagaimana Proses Sidang Resmi yang Dilaksanakan BPUPKI?

Usulan Mr. Moh Yamin dan Soekarno

Mr. Moh Yamin menyampaikan usulannya dalam pidato di rapat besar BPUPKI, 31 Mei 1945. Usulan ini berlandaskan pada suatu pendirian bahwa Indonesia yang merdeka adalah sebuah daerah Staastsnatie tanpa daerah enclaves (tanah kepungan).

Artinya, Yamin menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terbatas pada daerah bekas jajahan Hindia Belanda semata. Akan tetapi, juga merangkul daerah di sekitarnya yang masih menjadi daerah pertempuran atau berada di bawah kekuasan imperialisme seperti Malaya, Papua dan Timur Portugis.

Lebih jauh lagi, Yamin menggunakan pendekatan budaya sebagai argumen untuk memasukkan daerah seperti Malaya dan Papua ke dalam wilayah Indonesia. Baginya, rakyat Malaya dan Indonesia adalah satu kesatuan rumpun bangsa melayu yang tak terpisahkan.

Sementara Papua, Yamin menegaskan hasil penelitian etnologi mengenai hubungan Indonesia dengan Papua. Interaksi antara bangsa Melanesia (Papua) dan Indonesia telah terjalin sejak ribuan tahun silam. Bahkan, di daerah seperti Maluku dan Nusa tenggara, kedua bangsa ini telah berbaur dari segi genetis maupun budaya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Mr. Moh Yamin merangkum batas wilayah Indonesia sebagai Daerah Bekas Hindia Belanda dahulu, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor, dan pulau di sekelilingnya.

Usulan Mr. Moh Yamin tersebut kemudian mendapat sambutan baik dari anggota BPUPKI lainnya, salah satunya Soekarno. Berangkat dari argumentasi soal “Pan Indonesia”, Soekarno mengenang cita-citanya tentang negara Indonesia yang wilayahnya bahkan mencapai Filiphina.

Meskipun pada akhirnya Soekarno menghormati Filipina sebagai negara yang berdaulat, dalam persoalan Malaya dan Papua, Soekarno sangat sepakat dengan usulan Mr. Moh. Yamin. Soekarno berpegang teguh pada keinginan beberapa pemuda Malaya yang ingin bergabung dengan Indonesia dan kitab Negarakertagama di masa Majapahit yang menyatakan bahwa seluruh daratan Papua adalah wilayah Nusantara.

Usulan Moh. Hatta

Di sisi yang berlainan, Moh. Hatta mengungkapkan usulan yang berbeda dengan Moh. Yamin dan Soekarno. Menurutnya, sudah cukup apabila batas wilayah Indonesia yang akan merdeka adalah daerah bekas jajahan Hindia Belanda saja.

Bagi Hatta, tuntutan Moh. Yamin dan Soekarno untuk memasukkan daerah di luar bekas jajahan Hindia Belanda ke dalam wilayah Indonesia adalah suatu hal yang berbahaya. Tuntutan tersebut terdengar agak imperialistis karena berdiri di atas argumentasi yang terlalu luas dan cenderung mengabaikan perjanjian internasional.

Menyoal Papua, Hatta menganggap bahwa Papua adalah bangsa Melanesia, yakni bangsa yang berbeda dengan Indonesia. Penelitian etnologi yang ada, belum cukup kuat untuk mengklaim Papua sebagai bagian dari Indonesia. Perlu ada bukti bertumpuk-tumpuk dan tak terbantahkan yang menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia.

Sementara untuk Malaya, Hatta lebih senang jika Malaya berdiri sebagai negara sendiri di lingkungan Asia Timur Raya. Meskipun, kemungkinan Malaya bergabung dengan Indonesia juga masih terbuka lebar apabila rakyat Malaya benar-benar menghendakinya.

Sejalan dengan Hatta, AA Maramis mengusulkan apabila daerah-daerah seperti Malaya, Papua, Borneo Utara, dan Timur Portugis akan bergabung dengan Indonesia, maka semua itu harus berdasar pada kehendak rakyat daerah itu sendiri. Perlu ada jajak pendapat dari rakyat di daerah tersebut yang menjadi legitimasi di hadapan dunia Internasional.

Hasil Sidang BPUPKI dan Wilayah Indonesia Hari Ini

Merujuk pada usulan-usulan yang telah disampaikan oleh para tokoh, ketua sidang Radjiman Wedyodiningrat memutuskan untuk melakukan voting. Ada 3 usulan yang terangkum sebagai pilihan voting batas wilayah Indonesia dalam sidang BPUPKI ini.

Pertama, adalah usulan dari Moh.Hatta, meliputi daerah bekas Hindia Belanda dahulu tanpa Papua. Kedua, adalah usulan Mr. Moh Yamin, Hindia Belanda dahulu, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor dan pulau di sekelilingnya. Ketiga, adalah Hinda Belanda dahulu dan Malaya tanpa Papua, sebagai kemungkinan jika rakyat Malaya ingin bergabung.

Voting diikuti oleh 66 anggota BPUPKI yang hadir. Hasilnya menunjukkan pilihan kedua mendapat 39 suara, pilihan pertama mendapat 19 suara, pilihan ketiga mendapat 6 suara, dan 2 suara yang tidak memilih.

Berdasarkan hasil voting tersebut, sidang BPUPKI dalam penentuan batas wilayah Indonesia memutuskan bahwa wilayah Indonesia meliputi Hindia Belanda dahulu, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor dan pulau di sekelilingnya. 

Hasil dari sidang ini kemudian ditinjau ulang pada sidang PPKI di bulan Agustus 1945. Menariknya, PPKI tidak menggunakan hasil sidang BPUPKI sebagai keputusan wilayah Indonesia merdeka. Hasil sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 hanya menyebutkan wilayah Indonesia adalah daerah bekas jajahan Hindia Belanda tanpa Papua. Papua justru baru masuk secara resmi menjadi wilayah Indonesia pada tahun 1969, usai hasil sidang Pepera disetujui oleh PBB.

Baca Juga: Sejarah Kemerdekaan Papua Barat dari Belanda & Gabung NKRI

Daerah semenanjung Malaya dan Borneo utara yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inggris kemudian merdeka menjadi 3 negara, yakni Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sementara Timur Portugis yang sebelumnya masuk dalam wilayah Indonesia, pada referendum tahun 1999 resmi menjadi negara Timor Leste.

Betapapun demikian, perdebatan para tokoh BPUPKI dalam penentuan wilayah Indonesia adalah sesuatu yang patut kita hargai. Ini menjadi bukti, bahwa ide tentang kelahiran Indonesia bersumber dari argumentasi yang tajam dan pemikiran hebat para tokohnya.  

Artikel Lainnya